Kriminalitas korporasi adalah sebuah fenomena yang semakin menjadi perhatian dalam dunia hukum dan bisnis saat ini. Menurut para ahli, kriminalitas korporasi merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan oleh perusahaan atau entitas bisnis yang melanggar hukum.

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, kriminalitas korporasi dapat mencakup berbagai tindakan seperti korupsi, pencucian uang, manipulasi pasar, pencemaran lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menjadi perhatian serius karena dampaknya bisa sangat merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Para ahli sepakat bahwa kriminalitas korporasi harus ditindak secara tegas dan adil. Menurut Prof. Dr. Yando Zakaria, seorang ahli hukum bisnis dari Universitas Gadjah Mada, perusahaan yang terlibat dalam tindakan kriminal harus dikenakan sanksi yang tegas agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

Namun, menurut Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, seorang pakar hukum internasional, penegakan hukum terhadap kriminalitas korporasi juga harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak merugikan hak-hak perusahaan yang bersangkutan. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, kriminalitas korporasi juga semakin sulit dideteksi dan ditindak. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan perusahaan untuk mencegah dan menindak tindakan kriminal di dunia bisnis.

Dengan demikian, kriminalitas korporasi adalah masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik dari berbagai pihak terkait. Hanya dengan kerjasama dan kesadaran bersama, kita dapat mencegah dan mengatasi kriminalitas korporasi demi terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dan berintegritas.